Hukum Lingkungan dan Perencanaan
Melalui Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan pemerintah ingin memadukan dan menyederhanakan regulasi untuk proyek tata ruang. Tujuannya adalah untuk mempermudah memulai proyek. Misalnya, pembangunan perumahan di bekas kawasan bisnis, atau pembangunan ladang angin.
Undang-undang Lingkungan dan Perencanaan: menyederhanakan dan menggabungkan hukum lingkungan Perundang-undangan lingkungan terdiri dari puluhan undang-undang dan ratusan peraturan untuk penggunaan lahan, kawasan pemukiman, infrastruktur, lingkungan, alam dan air. Masing-masing memiliki titik awal, prosedur, dan persyaratannya sendiri. Hal ini membuat undang-undang menjadi terlalu rumit bagi orang-orang yang harus bekerja dengannya. Akibatnya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proyek.
Kabinet ingin menyederhanakan undang-undang tentang lingkungan dan perencanaan serta menggabungkannya dalam satu Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan. Untuk sementara, UU tersebut akan menggantikan 15 UU yang ada, termasuk UU Air, UU Krisis & Pemulihan, dan UU Tata Ruang. Ketentuan delapan undang-undang lainnya akan dialihkan ke Undang-undang Lingkungan & Perencanaan.
RUU baru telah disetujui oleh kedua Kamar Parlemen. Kabinet sekarang menyusun undang-undang pengantar. Harapannya, UU tersebut akan berlaku pada 2021.
Prinsip-prinsip Undang-undang Lingkungan dan Perencanaan
Melalui Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan, Kabinet ingin meningkatkan hubungan antara:
• berbagai proyek dan kegiatan (di bidang penataan ruang, lingkungan dan alam);
• pembangunan berkelanjutan seperti lokasi ladang angin;
• berbagai daerah.
UU baru akan menghasilkan regulasi yang lebih sedikit dan akan mengurangi beban studi. Pada saat yang sama, keputusan tentang proyek dan kegiatan dapat dibuat lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, UU tersebut lebih sejalan dengan regulasi Asia dan memungkinkan lebih banyak ruang untuk inisiatif swasta.
Apa arti Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan bagi warga negara, perusahaan dan pihak berwenang? Berikut adalah tiga contoh:
Rencana Lingkungan untuk otoritas
Saat ini, beberapa kota memiliki lebih dari 100 rencana penggunaan lahan. Sebuah rencana lingkungan tunggal untuk seluruh area akan menggantikan semua ini. Ini berarti lebih sedikit regulasi dan lebih banyak kohesi.
Toko serba ada untuk warga dan perusahaan
Jika warga atau perusahaan ingin melaksanakan proyek, mereka akan dapat mengajukan izin (digital) di ‘toko serba ada’. Pemerintah kota atau provinsi kemudian akan membuat keputusan. Apakah mereka berdua bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Tidak masalah, hanya 1 yang akan membuat keputusan. Ini mempermudah pemohon dan mempercepat prosedur pengajuan izin.
Perusahaan perlu melakukan lebih sedikit studi
Untuk mendapatkan izin proyek tata ruang, perusahaan harus melakukan studi (misalnya, survei tanah). Dengan Undang-Undang Lingkungan dan Perencanaan, data penelitian akan tetap valid lebih lama. Ini membuatnya lebih mudah untuk menggunakan kembali data. Selain itu, beberapa kewajiban penelitian akan dihapuskan dan ini berarti biaya yang lebih rendah.
